Demokrasi Pancasila

Demokrasi-Pancasila

Demokrasi Pancasila – Ini adalah sistem politik berdasarkan Pancasila dan diterapkan di Indonesia. Sebagai sistem politik, demokrasi di Pancasila adalah salah satu dari berbagai bentuk negara demokrasi di dunia.

Dikutip dari artikel rumusrumus.com Selain demokrasi Pancasila, kita tahu demokrasi liberal dan demokrasi sosial: artikel ini menjelaskan apa itu demokrasi di Pancasila dan bagaimana demokrasi diterapkan di Indonesia.

Sebagai ilmu sosial, sosiologi dapat memeriksa aspek ideologis yang terkandung dalam sistem politik. Demokrasi di sini dipahami sebagai sistem politik. Sedangkan Pancasila adalah ideologi di balik sistem politik.

Bung Karno pernah berkata bahwa jika Pancasila dapat dikurangi pada suatu waktu, itu akan menjadi “gotong royong”. Bekerja bersama telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.

Demokrasi-Pancasila
Demokrasi-Pancasila

Pancasila adalah abstraksi dari nilai-nilai yang datang dari jiwa rakyat Indonesia. Karena itu, demokrasi di Pancasila adalah sistem politik yang nilainya tertanam dalam jiwa rakyat Indonesia.

Definisi Demokrasi Pancasila

Intinya, esensi konsep demokrasi Pancasila terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam musyawarah / representasi”.

Namun, kata-kata dari prinsip keempat tidak didukung. Lima prinsip Pancasila saling terkait dan membentuk nilai-nilai yang membentuk prinsip demokrasi Pancasila.

Notonegoro, seorang pemikir nasional, menggambarkan dengan cara yang menarik konsep demokrasi Pancasila.

Menurutnya, demokrasi Pancasila adalah:

“Demokrasi dibimbing oleh kebijaksanaan dalam musyawarah / representasi Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan manusia yang adil dan beradab, yang menyatukan Indonesia dan memiliki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari pengertian ini kita dapat memahami bahwa nilai-nilai Pancasila adalah karakter utama yang membentuk prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Dengan kata lain, prinsip demokrasi Indonesia berputar di sekitar lima pilar utama.

Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat prinsip-prinsip demokrasi dengan merujuk pada gagasan Notonegoro.

Beberapa prinsip demokrasi Pancasila

Demokrasi yang Berpilar Ketuhanan Yang Maha Esa

Sistem pemerintahan diterapkan termasuk aspek Tuhan.

Artinya, bagian agama tidak tetap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia adalah bangsa Tuhan. Bung Karno juga mengirim otobiografinya “Bangsa Indonesia didirikan untuk melayani Tuhan”. Artinya, administrasi negara tidak terbatas pada pekerjaan amal, tetapi juga untuk bentuk pengabdian kepada Tuhan.

Demokrasi yang Ber-perikemanusiaan

Sistem demokrasi dicapai dengan mengutamakan prinsip-prinsip humanistik.

Artinya, implementasi demokrasi bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.

Akibatnya, demokrasi digunakan untuk melayani manusia dan kemanusiaan, bukan sebaliknya, untuk mengorbankan manusia demi terwujudnya demokrasi.

Demokrasi kemanusiaan menempatkan manusia sebagai subjek dan objek, baik sebagai perumus maupun sebagai tujuan.

Demokrasi yang mempersatukan Indonesia

Sistem demokrasi digunakan untuk menjaga kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara majemuk dalam hal etnis, bahasa, agama dan sebagainya. Demokrasi menerima pluralisme dengan mengakui perbedaan.

Pluralisme dilindungi oleh kekuatan konstitusional. Penyatuan demokrasi adalah demokrasi yang didasarkan pada pluralitas dalam satu kesatuan.

Demokrasi Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sistem demokrasi akan diterapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai konsensus.

Demokrasi Indonesia melakukan musyawarah dengan mufakat, yang berarti bahwa keputusan diambil dengan cara yang akrab, dengan dialog dan diskusi diutamakan.

Dalam hal terjadi konflik kepentingan, solusi untuk konflik akan diselesaikan tanpa kekerasan atau konsekuensi minimal.

Demokrasi untuk Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sistem demokrasi diperkenalkan dengan tujuan menciptakan keadilan sosial.

Keadilan sosial dapat disajikan dengan tidak adanya atau mungkin dalam perbedaan sosial kecil di antara kelas-kelas.

Realisasi demokrasi dengan keadilan sosial berarti partisipasi untuk meningkatkan nilai yang lemah untuk meningkatkan kelas untuk mengurangi tingkat ketidaksetaraan.

Pada dasarnya, tidak ada kelompok atau kelompok sosial tertentu yang diistimewakan atau didiskreditkan oleh kebijakan administrator negara.